Situs ini dikelola secara resmi oleh Gereja Katolik Keuskupan Jayapura dan Fransiskan Papua melalui Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) sebagai salah satu upaya untuk memaparkan keadaan hak asasi manusia di Papua secara akurat dan berimbang dan menyajikannya kepada masyarakat luas.
Click here for the English Version of this site

 

Berita dan Laporan Terkini:

Latihan Pembukuan Dasar Bagi Mama-Mama Pedagang Asli Papua
Jayapura, 24 Juni 2008.
Guna membantu Mama-Mama Pedagang Asli Papua mengatur keuangan hariannya, SKP melalui Unit Penguatan Basis yang selama ini bekerja mendampingi komunitas Mama-Mama pedagang Asli Papua yang berjualan di wilayah Gelael , Jalan Irian, Depan Bank Papua dan wilayah Ampera di pusat Kota Jayapura, memberikan pelatihan mengenai cara membuat pembukuan dasar secara sederhana, setelah sebelumnya melakukan sosialisasi mengenai Perda Kota Jayapura No.8 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Pasar. ( berita selengkapnhya )

Anggota Kelompok Mama Pasar

Laporan praktik penyiksaan di Aceh dan Papua diluncurkan
Jayapura, 28 April 2008.
SKP Jayapura, JPIC GKI di Tanah Papua, Imparsial dan Human Rights Working Group meluncurkan laporan praktik penyiksaan di Aceh dan Papua 1998-2008 bertempat di Teater Utan Kayu, Jakarta (25/4). Laporan tersebut telah diserahkan kepada Komite Anti Penyiksaan PBB yang akan mengadakan sidang pembahasan laporan Pemerintah Indonesia pada tgl. 5-7 Mei 2008 di Jenewa, Swiss. Dalam laporan tersebut, sebanyak 242 kasus penyiksaan di Papua didokumentasikan dari berbagai laporan Gereja-gereja, LSM, dan Komnas HAM selama periode 9 tahun. Hanya satu kasus penyiksaan (Kasus Abepura 7 Desember 2000) dibawa ke Pengadilan HAM dan itupun semua terdakwa dibebaskan. ( lihat berita khusus )

Buku SKP Terbaru

Pemekaran Jayawijaya membingungkan
Jayapura, 15 Maret 2008.
"Masalah pemekaran itu urusan orang-orang atas, saya pelayan Tuhan, oleh sebab itu, sejauh yang saya tahu jemaat saya disini tidak pusing dengan pemekaran itu. Saya tidak tahu apakah memang tidak tahu jadi malas tahu ka..atau kenapa..???? Tapi yang jelas jemat saya tidak tahu menahu tentang pemekaran, anak. Jadi anak, ide pemekaran itu mungkin dari Bupati dorang saja ka, sebab kami ini tidak tahu soal itu. Manen (oleh karena itu), tidak papa (tidak masalah), anak dong (kalian) buat saja karena masyarakat ini di buat bingung dengan macam-macam pemekaran ni". ( berita selengkapnya )

Ibu & Anak di Balim

KMMPP Tagih Janji Pembubaran MRP
Jayapura, 21 Februari 2008.
Sekitar lima puluhan orang perwakilan Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Papua (KMMPP) kembali menempati janjinya dengan mendatangi MRP untuk mendengarkan hasil keputusan rapat MRP pada Jumat (15/2) tentang usul pembubaran MRP. ( berita selengkapnya )

Lagi Demo KMMPP

KMMPP tuntut MRP bubarkan diri
Jayapura, 14 Februari 2008.
Inkonsistensi pemerintah pusat terhadap penerapan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus menyebabkan enam ratusan massa yang menamakan dirinya Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Papua (KMMPP) mendatangi MRP pada Senin (12/2) dan meminta MRP segera mengadakan sidang istimewa dalam waktu dekat untuk membubarkan diri. ( berita selengkapnya )

Demo KMMPP

Penjual Noken Bendera Bintang Kejora Ditangkap
Jayapura, 16 Januari 2008.
Hari Selasa, 8 Januari 2008, sekitar pukul 18.20 menit, tiga orang berpakaian preman mengaku anggota Polres Jayapura mendatangi tempat berjualan mama pedagang asli Papua, di depan halaman Kantor Telkom, Jl. Ahmad Yani, Jayapura. Mama-mama penjual kerajinan tangan bercorak Bendera Bintang Kejora dipaksa untuk berhenti menjual kerajinan karena melanggar peraturan, yaitu PP No. 77 Tahun 2007. Tiga mama, yakni Yohana Pigome, Agustina Doo dan Ice Pigome dipaksa ke Polresta Jayapura agar memberikan keterangan. Masyarakat dan mahasiswa yang kebetulan lewat di tempat tersebut lalu ikut serta mendampingi mama-mama ke Polresta Jayapura. Setelah dimintai keterangan, ketiga mama tersebut sempat dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan tidak akan menjual kerajinan tangan bercorak Bintang Kejora, paling lambat hari Selasa, 15 Januari 2008. Namun ketiga mama tidak menandatangani pernyataan tersebut dengan alasan bahwa noken itu hanya kreasi untuk menarik minat demi mencari nafkah. Kedua mama tersebut kemudian dilepaskan oleh Polresta Jayapura kurang lebih pukul 22.00 WIP. ( berita selengkapnya )

Mama-mama Penjual Noken

Memoria Passionis 2005: Buku SKP Terbaru!
Jayapura, 10 Oktober 2007.
Buku ini merupakan Seri Memoria Passionis No. 16 sebagai bagian dari rangkaian terbitan tahunan SKP tentang situasi politik dan HAM di Papua sejak terbitan pertama tahun 1999. Tulisan ini juga menjadi sumbangan kecil dari SKP untuk mencatat cerita-cerita kecil, cerita orang kalah, cerita orang kampung di Tanah Papua yang (ingin) segera dilupakan oleh banyak pihak karena cerita itu akan membangkitkan kekuatan jika terkumpul menjadi ingatan penderitaan sebangsa (memoria passionis). Cerita-cerita itu dikumpulkan menjadi kisahan sepanjang tahun 2005 yang memiliki benang merah untuk menjadi tali penyambung ikatan sejarah masa lampau, kini, dan masa depan. Ingatan kolektif inilah yang memelihara eksistensi suatu bangsa, termasuk bangsa Papua, karena ingatan itulah yang menjadi sejarah. Inilah pentingnya memelihara ingatan orang kecil-miskin-tertindas.

Buku Terbitan SKP Terbaru

Analisis Triwulan Papua
Jayapura, 30 September 2007.
Sesuai dengan visinya untuk memberikan informasi yang tepat dan aktual kepada khalayak ramai, SKP Jayapura kembali menerbitkan Seri Papua Aktual No. 10 yang merangkum situasi HAM di Papua selama April-Juni 2007. Tulisan ini merangkum berbagai kejadian penting di Tanah Papua baik di bidang hak- hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. ( laporan selengkapnya )

Seri Papua Aktual No. 10

Perayaan Hari Damai se-Dunia: 21 September 2007
Jayapura, 21 September 2007.
Hari damai internasional yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 21 September di seluruh dunia, tahun ini diperingati juga di kota Jayapura. Peringatan hari damai ini dimotori oleh SKP Keuskupan Jayapura dan Forum Konsultasi Para Pemimpin Agama (FKPPA). Serangkaian kegiatan dilaksanakan: seruan damai oleh para pemimpin agama di wilayah pelayanannya masing-masing dimulai pada tanggal 15 September hingga akhir bulan, pemasangan spanduk dengan seruan "Mau Papua Damai? Stop Miras dan HIV/AIDS" dan "Papua Tanah Damai Milik Kita Semua" pada sejumlah titik di kota Jayapura, Abepura dan Sentani pada tanggal 18-30 September, langen suara di RRI dan Art FM selama 2 minggu dimulai tanggal 18 September, dialog interaktif di Stasiun TV. TVRI lensa Papua pada hari kamis 20 September, pembagian leaflet pada sejumlah titik di Abepura pagi hari tanggal 21 September, dan ditutup dengan acara puncak panggung hiburan rakyat di Taman Imbi pada malam hari tanggal 21 September. ( berita selengkapnya )

Panggung hiburan rakyat

Pelatihan Investigasi HAM di Kwiyawage: 22-28 Agustus 2007
Jayapura, 30 Agustus 2007.
Tim SKP Jayapura kembali turun ke Distrik Kwiyawage selama 6 (enam hari) guna mengadakan pelatihan Investigasi HAM di wilayah tersebut. Kegiatan dipusatkan di Kampung Mume. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut pendampingan masyarakat sejak 2004 dengan pengerahan bantuan bahan makanan untuk pengungsi tahun 2004 bekerjasama dengan Persekutuan Gereja-gereja di Papua (PGGP), pengadaan bibit kentang tahun 2005 bekerja sama dengan UNIPA Manokwari, pengobatan massal tahun 2006 bekerjasama dengan RS. Dian Harapan, Pelatihan bidan bersalin pada bulan Februari 2007. ( laporan selengkapnya )

Paitua Kwiyawage

Otsus dipercepat!
Jayapura, 15 Juli 2007.
Setelah dipergunjingkan beberapa bulan lalu, akhirnya secara publik Inpres No. 5/2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat beredar di publik. Inpres ini secara resmi dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tgl. 16 Mei 2007 yang lalu. Dalam Inpres ini Presiden menginstruksikan 11 menteri, 2 gubernur, dan semua bupati di Tanah Papua untuk [1] memantapkan ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan, [2] meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, [3] meningkatkan kualitas layanan kesehatan, [4] meningkatkan infrastruktur dasar guna meningkatkan aksesibilitas di wilayah terpencil, pedalaman dan perbatasan negara, dan [5] perlakuan khusus bagi pengembangan sumber daya manusia putra-putri asli Papua. ( teks selengkapnya)

DAP dan PDP diinterogasi Polda
Jayapura, 15 Juli 2007.
Jayapura, 15 Juli 2007. Di tengah gencarnya sorotan atas pembentangan bendera Bintang Kejora saat pembukaan Konferensi II Dewan Adat Papua (KDAP) tgl. 9 Juli lalu, Polda Papua akhirnya melayangkan surat pemanggilan No. Pol: Pgl/668/VII/2007/Dit Reskrim kepada panitia penyelenggara KDAP. 11 orang dipanggil sebagai saksi dalam perkara kejahatan terhadap keamanan negara. ( berita selengkapnya )

Forkorus Yaboisembut

Hina Jilani ke Papua: babak baru penegakan HAM
Jayapura, 8 Juni 2007.
Wakil Khusus Sekjen PBB Urusan Pembela HAM, Ibu Hila Jilani, tiba di Jayapura hari ini dalam kunjungan ke Indonesia selama 5-13 Juni 2007 setelah tiga tahun meminta izin kepada Pemerintah Indonesia. Kedatangan di Bandara Sentani disambut dengan aksi dukungan dari kalangan mahasiswa Papua yang membentangkan poster-poster yang menegaskan perlunya penanganan masalah pelanggaran HAM. Aksi dukungan juga dilakukan oleh Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah di depan Hotel Swiss-Bell tempat dia menginap dan oleh kalangan mahasiswa lainnya di Taman Imbi. ( berita selengkapnya )

Hina Jilani

"Untuk Siapa Anda Berjalan?"
Timika, 3 Februari 2007.
Demikianlah pertanyaan penuntun yang dilontarkan oleh Mgr. John Saklil Pr, Uskup Timika dalam rekoleksi sehari guna mengawali Evaluasi dan Rapat Kerja tahunan SKP se-Papua Kelima di Timika. Kegiatan ini sedianya di Agats, Asmat, tetapi kesulitan pesawat memaksa perhelatan SKP se-Papua dipindahkan ke Timika dengan SKP Agats tetap sebagai penyelenggara dibantu oleh SKP Timika. Dalam refleksinya Uskup John mengajak SKP kelima Keuskupan melihat kembali untuk siapa SKP menjalankan karya-karyanya, terutama dalam menghadapi adanya kontradiksi budaya bangsa baik di tingkat Nasional maupun di tingkat lokal Papua dewasa ini. Refleksi ini semakin merasuk dalam setiap pribadi yang hadir, dengan permenungan dari kitab Yehezkiel 37 : 1 -14 dan kisah Yesus dalam Injil Lukas 19 : 28-40. ( berita selengkapnya )

Berjalan dalam keseimbangan

Mulia: bencana kemanusiaan
Jayapura, 29 Januari 2007.
Pasca kunjungan Tim Pastoral Persekutuan Gereja-gereja di Papua (PGGP) ke Mulia yang dipimpin oleh Pdt. Lipiyus Biniluk, diluncurkanlah laporan yang menjelaskan krisis kemanusiaan di Mulia, Puncak Jaya. PGGP menemukan sekurang-kurangnya 2.187 orang mengungsi ke Yamo dan 5.137 orang mengalami bencana kelaparan karena kekurangan cadangan pangan. Sementara itu sudah empat orang mati karena kelaparan. Berdasarkan temuan ini, PGGP mendesak semua pihak untuk:

  • Pemerintah Provinsi Papua segera turun tangan membantu Pemkab Puncak Jaya dalam mengatasi keadaan darurat di Distrik Yamo dengan memberikan bantuan darurat kemanusiaan;
  • Pihak TPN/OPM, TNI, dan Polri memberikan jaminan keamanan bagi dropping bama dan tim medis manapun agar penduduk yang mengungsi dapat dibantu secara manusiawi;
  • Penarikan pasukan TNI non-reguler, satuan intelijen, dan Brimob dari Puncak Jaya agar suasana keamanan dan kenyamanan dapat segera dipulihkan;
  • Komnas HAM Papua segera melakukan penyelidikan guna mengungkap apa yang menjadi penggerak rangkaian kekerasan yang telah memakan korban jiwa dan harta benda;
  • Semua pihak segera menghentikan politisasi yang mengorbankan rakyat Puncak Jaya.
( laporan lengkap )

Pdt. Lipiyus Biniluk

Rapat Kerja Evaluasi SKP
Jayapura, 17 Desember 2006.
Seiring dengan berakhirnya tahun kerja 2006, Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura menggelar Evaluasi dan Rapat Kerja (Raker) Tahunan 2006. Kegiatan ini berlangsung selama 6 hari, sejak tanggal 17-21 Desember bertempat di sanggar Semadi Santa Clara Sentani. Evaluasi dan Raker ini terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu evaluasi pelaksanaan program tahun 2006 yang diuraikan per divisi yaitu Divisi Advokasi, Divisi Publikasi dan Dokumentasi, Divisi Membangun Budaya Damai, Divisi Ekologi, Divisi Administrasi dan Keuangan. Evaluasi dilakukan dengan melihat kembali program kerja per divisi dan melihat gagal dan suksesnya serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Rapat Kerja juga diisi dengan membahas rencana kerja SKP tahun 2007 dengan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program tahun 2006. ( berita selengkapnya )

Raker SKP

Sehat itu Sa pu Hak
Wamena, 11 Desember 2006.
Pada tanggal 11-13 Desember 2006, Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Jayapura menggelar seminar dan lokakarya hasil penelitian Sistem Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Jayawijaya. Seminar yang bertema "Sehat itu Sa Pu Hak" ini berlangsung di Sanggar Pelatihan Bethesda Wamena. Seminar ini dilaksanakan untuk mempresentasikan hasil penelitian yang dilakukan oleh SKP bekerjasama dengan INSIST Yogyakarta/ YPRI Yogyakarta dan INNINAWA Makassar. Seminar dan lokakarya ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya, Drs. Chris Wopari mewakili Bupati Jayawijaya. Hasil penelitian ini dipresentasikan dalam seminar oleh dr. Ririn Habsari, salah satu anggota tim peneliti dari YPRI, di depan para pejabat pemerintah setempat, tokoh agama, tokoh masyarakat, Kepala Distrik dan tenaga medis dari 8 distrik di yang menjadi wilayah penelitian. Kesempatan ini juga dihadiri oleh para tenaga peneliti yang direkrut dari tenaga setempat. ( berita selengkapnya )

Pelayanan Posyandu Tiom

Perhatikan Mama-mama, Selamatkan Generasi Bangsa
Jayapura, 25 November 2006.
Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura menyelenggarakan seminar hasil penelitian mengenai kondisi sehari-hari Mama-mama Papua penjual sayuran di Kota Jayapura. Seminar ini bertepatan dengan peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) tanggal 25 November 2006. Dengan mengangkat tema "Perhatikan Mama-mama, Selamatkan Generasi Bangsa", seminar yang berlangsung di gedung Dewan Kesenian Tanah Papua ini dihadiri oleh kalangan LSM, gereja, tokoh masyarakat dan sekitar 200-an mama-mama penjual sayuran, yang tersebar di kota Jayapura. Hadir sebagai penanggap dalam seminar ini Walikota Jayapura, Drs. MR. Kambu MSc, sebagai penanggap utama, Ibu Selfiana Sanggenafa, SH (Direktris LP3AP), Albert Rumbekwan, SH (Ketua KOMNAS HAM perwakilan Papua) dan Bpk. Sharlly Parangan (Divisi Bisnis Bank Papua). Bertindak selaku moderator Cunding Levi, seorang wartawan media lokal dan nasional. Laporan hasil penelitian disajikan oleh Ibu Dominggas Nari dan Karel Boma mewakili tim peneliti. (berita selengkapnya)

Walikota Jayapura, M.R. Kambu

Para Terpidana Kasus Abepura sedang sakit
Jayapura, 19 Oktober 2006.
Ketua Komda HAM Papua, Albert Rumbekwan SH, menyatakan 23 orang terpidana dalam kasus Abepura 16 Maret 2006 terbukti sakit. Pernyataan ini disampaikan kepada publik saat pihaknya mengadakan verifikasi pengaduan keluarga terpidana dan PGGP mengenai kondisi dengan mengunjungi mereka di LP Abepura, Kamis 19 Oktober 2006. ( berita selengkapnya )

Echo Berotabui dkk.

PGGP dan Keluarga Korban Abepura mengadu ke Komnas HAM Jakarta
Jakarta, 5 Oktober 2006.
Tidak puas dengan pengaduan ke Komda HAM Papua, PGGP dan keluarga korban menindaklanjutinya dengan mengadu ke Komnas HAM di Jakarta. Keluarga korban yang diwakili oleh Ny. Emi Berotabui dan Sula Buiney mengajukan tiga tuntutan: pertama, pembentukan KPP HAM untuk Abepura; kedua, pemeriksaan kondisi kesehatan para tahanan di LP Abepura yang kondisinya makin kritis; dan ketiga, jaminan keselamatan untuk keluarga, pendamping, dan pekerja HAM di Jayapura. ( berita selengkapnya )

Ibu Emi Berotabui

PGGP: Bentuk KPP HAM untuk kasus Abepura 16 Maret 2006!
Jayapura, 28 September 2006.
Persekutuan Gereja-gereja di Papua (PGGP) meminta pembentukan KPP HAM untuk Abepura 16 Maret 2006. Tuntutan ini disampaikan saat PGGP menyerahkan satu berkas laporan investigasi kasus bentrok di Abepura, 16 Maret 2006 kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Papua. Delegasi PGGP yang dipimpin oleh Ketua Umumnya, Uskup Leo L. Ladjar OFM, diterima langsung oleh Ketua Komda HAM Papua, Bpk. Albert Rumbekwan SH. ( berita selengkapnya )

Korban penyiksaan Abepura

Analisis Triwulan Papua
Jayapura, 19 Juni 2006.
Sesuai dengan visinya untuk memberikan informasi yang tepat dan aktual kepada khalayak ramai, SKP Jayapura kembali menerbitkan Seri Papua Aktual No. 5 yang merangkum situasi HAM di Papua selama Januari - Maret 2006. Tulisan ini merangkum berbagai kejadian penting di Tanah Papua baik di bidang hak- hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. ( laporan selengkapnya )

SKP dan FI ke Pelapor Khusus PBB
Jayapura, 17 Maret 2006.
SKP Jayapura dan FI melaporkan perkara Abepura 16 Maret 2006 kepada Pelapor Khusus PBB tentang Penyiksaan, Prof. Manfred Nowak, atas bahaya penyiksaan yang dapat menimpa 73 orang yang ditahan dan tengah diinterogasi di Polresta Jayapura tanpa pendampingan pengacara. Sejauh ini Polisi baru mengumumkan 12 orang sebagai tersangka dalam bentrokan yang terjadi tiga hari lalu, yakni Elkana Lokobal (pria, 21), Patrisius Aronggear (pria, 30), Ellyas Tamaka (pria, 21), Othen Dapyal (pria, 22), Luis Gedi (pria, 26), Fenius Waker (pria, 21), Feri Pakage (pria, 21), Selpius Bobii (pria, 26), Alex C. Wayangku (pria, 22), Fernando P (pria, 22), Moses Lokobal (pria, 34), Markus Kayame (pria, 47). ( berita selengkapnya )

Selpius Bobii

Pemerintah Pusat perlu segera berdialog dengan rakyat Papua
Jayapura, 17 Maret 2006.
Pemimpin Agama yang diwakili oleh Mgr. Leo L. Ladjar OFM, Uskup Jayapura, meminta pemerintah untuk mengendalikan kelakuan Brimob yang memblokir jalan dan melakukan operasi penyisiran ke asrama-asrama mahasiswa di sekitar Abepura tanpa kendali. Tindakan ini mendatangkan ketakutan bagi para mahasiswa dan penduduk di wilayah tersebut dan bahkan telah memakan korban. Uskup juga meminta pemerintah untuk segera mengadakan dialog dengan rakyat Papua karena menilai bahwa bentrokan ini bukan hanya soal PT Freeport tetapi merupakan luapan dari tumpukan masalah yang tidak pernah diselesaikan. ( berita selengkapnya )

Uskup Leo L. Ladjar OFM

 




© 2004 - 2008 Copyright SKP Keuskupan Jayapura, Papua - Indonesia