Pantauan Awal September 2010: Pendidikan.
Jayapura, 22 September 2010.  

Dunia pendidikan di Papua masih memprihatinkan. Hal itu tampak dari persoalan data buta aksara yang masih tinggi, anak-anak yang putus sekolah, perpustakaan, serta guru yang bersertifikasi.

Buta Aksara anak putus sekolah. Buta aksara anak putus sekolah mencapai 1.250 di Kota Jayapura. Data ini dibenarkan oleh Drs.Ch.Anwar Alma'mum, Kepala Dinas P dan P Kota Jayapura. "...berdasarkan data terbaru yang belum diverifikasi, di Kota Jayapura masih terdapat 1.250 orang buta aksara termasuk di dalamnya anak putus sekolah...." Meskipun Pemkot Jayapura telah menuntaskan buta aksara sebanyak 300 orang dari sisa sebesar 845 orang, penyandang buta aksara justru meningkat karena Kota Jayapura merupakan kota transit dan kota pelajar sehingga urbanisasi sangat tinggi (Cepos, 09/09/2010).
Sementara itu ditempat terpisah, SD Inpres Samenage telah ditutup sejak tahun 2003. Demikian penuturan pendamping respek, Benyamin Wayangkau dalam tugasnya di Distrik Samenage, Kabupaten Yahukimo. Banyak anak-anak yang putus sekolah atau tidak bersekolah. Alasan yang dikemukakan ialah tidak adanya tenaga guru yang mengajar. "Hampir delapan tahun lebih SD Inpres yang ada di kampung kami ditutup, karena tidak ada guru yang mengajar lagi. Semua guru tinggal di kota. Mereka cuma makan gaji buta saja, ambil uang operasional sekolah lalu tidak kerja," ungkap Philipus Hugi selaku Ketua BP3 dan Kepala Kampung. Hal ini telah dilaporkan ke Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan Yahukimo namun tidak ada perhatian dan tanggapan (Cepos, 07/09/2010).

Perpustakaan. Perpustakaan di Papua yang diharapkan dapat membantu pemberatasan buta aksara juga masih memprihatinkan. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi X DPR RI Diaz Gwijangge. Menurutnya perpustakaan di Papua masih memperihatinkan dan tertinggal jauh dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Oleh karena itu sangat dibutuhkan keseriusan Pemerintah RI melalui Perpustakaan Nasional RI untuk menanganinya (Bintang Papua, 03/09/2010).

Sertifikasi guru. Pemerintah terus berusaha meningkatkan mutu pendidikan di Papua. salah satu usaha tersebut ialah sertifikasi guru. Di kabupaten Biak, misalnya, baru 103 guru di Biak bersertifikasi dari sekitar 1.700 guru berstatus PNS yang lulus sertifikasi di Kabupaten Biak. Sertifikasi ini dilakukan dalam dua cara. Pertama, lewat uji kompetensi-penilaian porfolio dan pemberian sertifikat pendidik secara langsung. Penilaian porfolio menurut PP No.74 tahun 2008 meliputi kualisifikasi akademik, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pengajaran, penilaian dari atasan dan pengawas serta prestasi akademik. Sementara komponen lainnya berupa pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi serta penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan (Bintang Papua, 07/09/2010).

Kita berharap usaha untuk terus memberantas buta aksara dan anak putus sekolah serta meningkatkan mutu pendidikan di Papua terus digalakkan di Papua. Dengan demikian diharapkan Sumber Daya Manusia Papua semakin meningkat dan dapat bersaing dalam persaingan lokal, nasional hingga global.